Politik
Yusril: Kampanye Tagar #2019GantiPresiden Tak Lagi Mendidik
09-09-2018 - 14:55 | Views: 359
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra (FOTO: Istimewa)
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra (FOTO: Istimewa)

SANGATTATIMES, JAKARTA – Lantaran sudah jelas hanya ada dua pasang calon presiden pada Pilpres 2019, maka tagar #2019GantiPresiden sudah tak mendidik dan cocok lagi dikampanyekan untuk saat ini. Sebab, tagar tersebut tidak jelas menjelaskan siapa Presiden yang akan diganti, dan juga tidak jelas siapa penggantinya.

Hal tersebut disampaikan kata Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra melalui pesan tertulis yang diterima TIMES Indonesia (timesindonesia.co.id), Minggu (9/9/2018).

"Sudah jelas nama yang mana yang mau di pilih, dan tidak akan keluar dari dua pasang calon itu," kata Yusril.

Dia menilai adanya dukungan kepada Petahana, Joko Widodo maupun kepada penantangnya, Prabowo Subianto jelang Pilpres 2019 merupakan hal yang lumrah, sah dan konstitusional dalam sistem negara yang demokratis.

Meski demikian, kata dia, para pendukung Capres dan Cawapres dalam membuat gerakan atau tagar untuk Pilpres 2019, semestinya menciptakan pendidikan politik yang sehat dimasyarakat.

"Pendidikan politik berkaitan erat dengan peningkatan kualitas demokrasi, Dalam tagar #Jokowi2Periode jelas disebutkan nama Jokowi sebagai capres yang didukung. Sementara dalam tagar #2019GantiPresiden, tidak jelas presiden siapa yang mau di ganti, dan juga tidak jelas siapa penggantinya," katanya.

Oleh karena itu, dia menanggap, adanya #2019GantiPresiden untuk saat ini sudah sangat kurang layak, tak mendidik. Hal tersebut lantaran tak menyebutkan nama Capresnya.

"Rasanya suda kurang pas #2019GantiPresiden itu, (sebab), kurang mendidik dan terlalu propokatif. tidak jelas siapa Presiden yang mau diganti dan siapa penggantinya. Padahal dalam Pilpres 2019 capresnya hanya ada dua, Joko Widodo dan Prabowo Subianto," tegas dia.

Tak hanya kurang mendidik dan tak layak untuk dikampanyekan pada saat ini, #Tagar2019GantiPresiden juga dinilai merupakan propaganda politik.

Propaganda politik bertujuan menanamkan ke alam bawah sadar publik tentang sesuatu, dan bisa menjauhkan mereka dari rasionalitas.

Tagar #2019GantiPresiden akan mendorong publik ke arah “pokoknya tahun 2019 ganti Presiden”.

"Kalau sudah seperti itu alam bawah sadar publik, maka publik tidak akan mikir lagi siapa pengganti Presiden, pokoknya ganti. Kalau calon Presiden hanya dua, maka siapapun dia, kemungkinan besar akan memenangkan kompetisi dalam Pilpres. Tentu ini tidak memberikan pendidikan politik apa-apa kepada rakyat," katanya.

Padahal, Tegas dia, pemilu, termasuk Pemilihan Presiden selain bertujuan untuk melaksanakan demokrasi, juga dimaksudkan sebagai wahana pendidikan politik.

"Kita ingin rakyat kita menjadi dewasa san rasional dalam menentukan pilihan politik, bukan penggiringan opini melalui propaganda. Bangsa yang besar harus mampu membangun dirinya dengan kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran pilitik itu harus dibangun dengan rasionalitas," jelas Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengenai kampanye #2019GantiPresiden.(*)

Pewarta
: Alfi Dimyati
Editor
: Wahyu Nurdiyanto
Publisher
: Sholihin Nur